IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH OLEH UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PANGANDARAN

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, yang berkaitan dengan Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diimplementasikan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia dalam melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui platform tersebut. Diharapkan bahwa implementasi peraturan ini akan meningkatkan transparansi, mempercepat proses pengadaan, serta menyederhanakan dan mendokumentasikan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, melibatkan informan seperti Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, pegawai UKPBJ, dan pihak terkait di Kabupaten Pangandaran. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi toko daring dan katalog elektronik telah mencapai sejumlah keberhasilan, termasuk peningkatan efektivitas komunikasi antarorganisasi dalam proses pengadaan barang/jasa. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman dari sebagian penyedia barang dan jasa terhadap mekanisme pengadaan melalui katalog elektronik masih ada, serta terdapat penyesuaian dan peningkatan pemahaman dari pihak-pihak terkait seiring waktu.