IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Abstract

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu tindak pidana yang ketentuan sanksinya diatur dalam Pasal 365 KUHP serta rentan terjadi terhadap perempuan sebagai korbannya khususnya di kota Makassar. Kerugian akibat perbuatan ini meliputi harta benda dan fisik korban. Aturan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian empiris dilakukan untuk menganalisis fakta restitusi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Restitusi tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan tidak adanya laporan terkait data korban yang pernah mengajukan permohonan restitusi dari 153 jumlah korban perempuan dalam 286 jumlah perkara yang telah diputus di pengadilan sejak tahun 2019 hingga 2020 di kota Makassar. (2) Kendala ini terletak pada faktor aparat penegak hukum yang sebagian masih kurang mengetahui dan memahami mekanisme aturan restitusi. Faktor masyarakat yakni para korban maupun pihak keluarga korban juga tidak satupun ada yang mengajukan permohonan restitusi. Selain itu, lahirnya kebijakan LPSK pada tahun 2020 juga menjadi kendala karena tidak memprioritaskan kasus ini untuk ditangani lebih lanjut.